Politik EKonomi
Masalah
ekonomi nasional:
·
Pertumbuhan melambat dengan kualitas
yang menurun
·
Kesenjangan yang tinggi
·
Kemiskinan dn pengangguran
·
Bertumpu pada sector non tradable
·
Insfratuktur yang buruk
·
Pengembangan sumber pertumbuhan baru
belum optimal
·
Akses modal yang mahal
·
Inflasi
Tingkat pengangguran
Agustus
2013 meningkat menjadi 7.39 juta jiwa. Kesempatan peluang kerja yang terbatas
ditmbah dengan kebijakan kenaikan upah minimum.
Kemiskinan
Maret
2013 kemiskinan Indonesia tecatat sebesar 11.37% atau 28,07 juta jiwa. Kemiskinan banyak terjadi di
daerah pedesaan untuk mrngatasi permasalahan ini seharusnya APBN dialokasikan
kepada pedesaan untuk membangun insfrastruktur sector pertanian sebesar 50%.
Inflasi
Pada
Bulan Januari sampai November 2013 inflasi sebesar 7.79 atau jika tahunan
mencapai 8,37%, tahun 2005 inflasi meningkat menjadi 17,1 % mengakibatkan BBM
bersubsidi naik sebesar 29% dan tahunan 2008 sebesar 11,06%. Pada tahun 2004
terjadi devisit rupiah lebih tinggi dan tahun 2005 terjadi devisit impor lebih
banyak daripada export. Indonesia kuat dengan fundamental yang kuat salah satu
yang menopang adalah konsumsi dan
investasi yang dapat membantu perekonomian.
Nilai tukar rupiah / USD:
Tahun
2013 perhari nilai tukar sebesar 12.184, alasan melemah :
1. Masih
tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negri.
2. Capital
outflow karena kebijakan tapering off (pengetatan likuiditas) dari the fed.
3. Defisit
transaksi berjalan (eksport-import)
4. Factor
politik dalam negri
BI rate
Bulan
mei BI rate 5,75 kemudian sebulan berikutnya BI rate meningkat 25 basis point
(bps) 0,25, bulan berikutnya meningkat lagi sehingga dalam satu semester 2013
BI rate meningkat 5 kali (prestasi besar dalam sejarah indonesia).
Strategi pemerintah untuk mengatasi
permasalah ekonomi nasional :
1. Memperbaiki
neraca transaksi berjalan
2. Menjaga
nilai tukar rupiah
3. Menjaga
pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat
4. Menjaga
tingkat inflasi
5. Mempercepat
investasi
Paket kebijakan BI:
1. menaikan
BI rate
2. stabilitasi
nilai tukar rupiah
3. memperketat
ketentuan permodalan dan langkah pengawasan bank
Sumber
:
Hendro
Wibowo – Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI)
Komentar
Posting Komentar